Susah Senang Mengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Gresik

Gresik – Dinamika pengelolaan media sosial pemerintah yang penuh tantangan menjadi sorotan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gresik Newsroom yang digelar pada 5 Mei 2026 di Aula Putri Cempo, Gresik. Kegiatan ini mengusung pelatihan pembuatan desain dan video konten media sosial menggunakan Canva dan CapCut, serta diikuti oleh admin media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sesi strategis, praktisi media sosial sekaligus Humas dan Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Gagas Gayuh Aji, mengangkat realitas yang kerap dihadapi pengelola media sosial instansi pemerintah. Ia menilai pekerjaan ini berada dalam spektrum yang kontras; ketika konten berhasil, apresiasi datang luas dan banyak pihak ingin terlibat. Namun, ketika terjadi kekeliruan, kritik bahkan cibiran publik muncul dengan cepat.

“Ini pekerjaan yang penuh tekanan. Ketika bagus, semua ingin ikut. Tapi ketika ada yang meleset, sorotan publik langsung tajam. Karena itu, pengelola media sosial harus punya ketahanan mental sekaligus strategi yang matang,” ujarnya.

Gagas menekankan bahwa pendekatan komunikasi publik tidak lagi bisa kaku. Pemerintah dituntut lebih luwes dan adaptif dalam merespons dinamika ruang digital. Ia juga menyoroti peran kecerdasan buatan (AI) yang kini semakin terintegrasi dalam proses produksi konten.

“AI itu alat, bukan pengganti. Yang tidak boleh hilang adalah rasa—empati dan konteks. Kalau tidak, konten pemerintah akan terasa generik dan kehilangan kedekatan dengan publik,” tambahnya.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan bedah karya peserta yang dipandu oleh moderator sekaligus Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Diskominfo Gresik, Zurron Arifin. Diskusi berlangsung dinamis dan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, yang aktif mengangkat berbagai persoalan nyata di lapangan.

Salah satunya disampaikan oleh Velia dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik, yang menanyakan strategi mengelola media sosial ketika hanya ditangani seorang diri. Pertanyaan ini mencerminkan kondisi umum banyak OPD dengan keterbatasan sumber daya manusia. Diskusi mengarah pada pentingnya penentuan prioritas konten, efisiensi alur kerja, serta pemanfaatan tools untuk menjaga konsistensi.

Sementara itu, Friska dari RS Ibnu Sina Gresik mengangkat isu terkait batasan konten, khususnya mengenai kemungkinan product placement dalam akun media sosial instansi. Pertanyaan ini membuka diskusi tentang etika komunikasi publik, di mana konten harus tetap menjaga integritas dan tidak berorientasi komersial secara langsung.

Pertanyaan lain datang dari Hirda, perwakilan Kecamatan Balongpanggang, yang menyoroti maraknya laporan masyarakat melalui media sosial. Ia mempertanyakan bagaimana memastikan laporan tersebut valid dan bukan informasi palsu.

Menanggapi hal tersebut, Gagas menekankan pentingnya mekanisme verifikasi berlapis. “Harus ada semacam two-factor verification dalam konteks komunikasi publik. Artinya, laporan tidak bisa langsung dipercaya begitu saja, perlu ditindaklanjuti dengan konfirmasi tambahan,” jelasnya. Ia juga menyinggung fenomena laporan palsu, termasuk yang berkaitan dengan praktik judi online yang kerap memanfaatkan kanal aduan publik.

Menurutnya, setiap laporan harus diperlakukan sebagai informasi awal yang perlu diverifikasi, bukan langsung dieksekusi tanpa validasi, demi menjaga kredibilitas institusi.

Dalam kesempatan tersebut, Zurron Arifin turut menambahkan bahwa gagasan Gresik Newsroom telah dirintis sejak tahun 2022, sebagai hasil kolaborasi antara tim Gagas Gayuh Aji dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Gresik.

“Gresik Newsroom ini sudah lama dipikirkan. Sejak 2022 konsepnya dibangun bersama, agar komunikasi publik pemerintah tidak berjalan sporadis, tetapi lebih terarah dan berdampak,” ungkapnya.

Melalui kegiatan bimtek ini, konsep tersebut mulai diimplementasikan secara lebih konkret, dengan membekali admin OPD tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman strategis dalam mengelola media sosial.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komunikasi publik di Kabupaten Gresik. Di tengah arus informasi digital yang semakin cepat dan kompleks, pengelola media sosial pemerintah dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif, kritis, dan mampu menjaga kepercayaan publik.