Judul: NPC Indonesia Pastikan Pembinaan Atlet Disabilitas Bersama Kemenpora Berjalan Terukur
SOLO — National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dalam pembinaan atlet penyandang disabilitas.
Sinergi tersebut dinilai penting agar program pembinaan olahraga prestasi berjalan secara akuntabel, terencana, dan menyasar atlet yang memiliki prestasi maupun prospek untuk berkembang di tingkat internasional.
Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan dukungan pemerintah melalui Kemenpora selama ini telah diberikan kepada atlet-atlet berprestasi, termasuk atlet muda yang dinilai memiliki potensi.
Menurutnya, pemberangkatan atlet ke kejuaraan internasional tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap agenda kompetisi harus melalui proses perencanaan dan konsolidasi antara NPC Indonesia dengan Kemenpora.
Hal tersebut disampaikan Satriawan menyusul munculnya pembahasan di media sosial terkait penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kompetisi internasional.
“Keikutsertaan atlet NPC Indonesia dalam kejuaraan internasional merupakan bagian dari rangkaian tryout pemusatan latihan nasional menuju Paralimpiade yang bertujuan mengumpulkan poin demi memenuhi syarat kualifikasi, melalui proses perencanaan dan review dengan Kemenpora sebelumnya,” ucap Satriawan Sulaksono, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, terdapat ketentuan khusus dalam pembinaan dan pengiriman atlet tunarungu ke ajang internasional. Salah satunya berkaitan dengan keanggotaan pada International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), sebagai organisasi internasional olahraga tuli yang menaungi penyelenggaraan Deaflympics.
“Sebagaimana NPC Indonesia bernaung di bawah IPC, APC, dan APSF, maka pembinaan olahraga prestasi tuna rungu di Indonesia seharusnya bernaung pada organisasi yang diakui oleh ICSD sebagai lembaga tertinggi olahraga tuna rungu,” ujarnya.
Satriawan meminta para atlet tuli yang ingin mengembangkan kariernya di olahraga prestasi tidak perlu merasa khawatir. Menurutnya, pemerintah melalui Kemenpora tetap memiliki komitmen dalam mendukung perkembangan olahraga disabilitas, baik di level nasional maupun internasional.
“Sahabat atlet Tuli yang ingin berprestasi di kancah olahraga tidak perlu khawatir. Pemerintah melalui Kemenpora sangat berkomitmen mendukung kemajuan dan prestasi olahraga disabilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” lanjutnya.
Ia menambahkan, persoalan administratif dan koordinasi antarlembaga perlu segera diselesaikan untuk mencegah munculnya informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
Para atlet tunarungu juga diharapkan bergabung dengan organisasi yang memiliki pengakuan internasional. Dengan demikian, persiapan pertandingan, pembinaan, hingga kebutuhan fasilitas dapat dikoordinasikan secara lebih terstruktur bersama pemerintah.
Di Indonesia, organisasi yang disebut memiliki keanggotaan ICSD adalah PATRIN (Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia).
“Kami berharap seluruh atlet tunarungu yang saat ini aktif bisa bergabung atau berkomunikasi dengan PATRIN, sehingga bisa mengikuti event-event internasional yang diselenggarakan,” kata Satriawan.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan intervensi terhadap persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut.
Hal itu karena NPC Indonesia dan PATRIN berada di bawah naungan organisasi olahraga internasional yang berbeda.
Menurut Rima, Kemenpora sebelumnya juga telah meminta organisasi yang menangani atlet tunarungu menunjukkan legalitas serta dokumen keanggotaan federasi internasional.
“Kemenpora juga sudah mengundang, siapa organisasi yang berhak menangani atlet tunarungu dengan membawa semua legalitas dan dokumen, mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah member dari federasi internasional. Jadi sebenarnya masalah ini sudah clear bahwa atlet tuna rungu bukan dari NPC Indonesia yang memberangkatkan, namun dari federasi nasional tuna rungu yang bernama PATRIN,” jelas Rima.
Ia menegaskan, mekanisme pengiriman atlet ke luar negeri juga membutuhkan proses evaluasi. Hal serupa selama ini diterapkan NPC Indonesia bersama Kemenpora dalam menentukan atlet yang dinilai layak mengikuti kejuaraan internasional.
“Karena tentu saja setiap ada pengiriman atlet ke luar negeri kan harus ada review, seperti halnya kita dengan Kemenpora, ada kolaborasi, ada review tentang mana atlet yang pantas dikirimkan ke luar negeri dan mana atlet yang belum bisa diberangkatkan ke luar negeri. Jadi tidak bisa ditetapkan hanya satu pihak saja, karena selama ini antara kami dengan Kemenpora selalu seperti itu. Siapapun yang akan kita berangkatkan selalu ada dasar prestasi atau catatan waktu atlet-atlet tersebut,” imbuhnya.
Di sisi lain, NPC Indonesia saat ini tengah memusatkan perhatian pada persiapan kontingen menuju Asian Para Games 2026 di Jepang.
Ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026.
Untuk mendukung keberangkatan kontingen, Kemenpora telah memastikan atlet, pelatih, dan ofisial akan diberangkatkan menggunakan pesawat carter khusus secara langsung menuju Nagoya, Jepang.
