Melampaui Paradigma Siap Kerja, Transformasi Vokasi Menuju Entrepreneurial Faculty

Prof. Dian Yulie Reindrawati S.Sos., M.M., Ph.D.
Dekan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

Setiap tahun perguruan tinggi meluluskan ribuan sarjana dan diploma. Namun pertanyaan yang semakin penting bukan lagi seberapa banyak lulusan yang dihasilkan, melainkan seberapa relevan lulusan tersebut dengan kebutuhan ekonomi yang terus berubah.

Selama bertahun-tahun pendidikan vokasi dibangun di atas satu janji utama: menghasilkan lulusan yang siap kerja. Pendekatan ini berhasil ketika industri tumbuh stabil dan kebutuhan tenaga kerja meningkat secara konsisten. Namun kondisi saat ini berbeda. Dunia kerja sedang mengalami transformasi akibat digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, serta perubahan model bisnis yang menuntut organisasi bekerja lebih efisien. Dalam situasi seperti itu, menjadi “siap kerja” saja tidak lagi cukup.

Data menunjukkan tantangan tersebut nyata. Pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,68 persen dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,24 juta orang. Yang menarik, tingkat pengangguran lulusan Diploma IV hingga S3 mencapai 6,13 persen, lebih tinggi dibanding lulusan Diploma I-III yang berada pada angka 4,80 persen. Sementara lulusan SMK tetap menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,74 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi tidak otomatis menjamin terserapnya tenaga kerja apabila kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, pasar kerja Indonesia juga menghadapi persoalan struktural. Sebanyak 87,74 juta pekerja atau hampir 60 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal. Bahkan lebih dari 20 persen penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri. Artinya, sebagian besar lapangan kerja baru yang tercipta bukan berasal dari perusahaan besar atau industri formal, melainkan dari usaha skala mikro dan kecil yang daya tahannya sering kali rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan sumber daya manusia tidak dapat hanya bertumpu pada penciptaan pencari kerja. Indonesia membutuhkan lebih banyak pencipta kerja.

Persoalannya, rasio kewirausahaan Indonesia masih relatif rendah. Pada tahun 2025, rasio kewirausahaan nasional tercatat sebesar 3,29 persen. Angka ini masih jauh dari target negara maju yang umumnya memiliki rasio kewirausahaan di atas 8 persen. Dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia juga masih tertinggal. Padahal peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha merupakan salah satu syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Realitas di lapangan sebenarnya memberikan peluang besar. Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta UMKM yang berkontribusi hampir 62% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sekitar 15,7%. Selain itu, baru sekitar seperempat UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Data ini menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia bukan kurangnya jumlah pelaku usaha, melainkan rendahnya produktivitas, inovasi, dan kemampuan usaha untuk naik kelas.

Di sinilah pendidikan vokasi memiliki posisi yang sangat strategis. Pendidikan vokasi tidak harus mencetak semua mahasiswanya menjadi pengusaha. Akan tetapi, pendidikan vokasi harus mampu menanamkan cara berpikir entrepreneurial kepada seluruh lulusannya. Sikap entrepreneurial bukan sekadar keberanian membuka usaha, melainkan kemampuan membaca peluang, memecahkan masalah, mengelola risiko, dan menciptakan nilai tambah dari keahlian yang dimiliki.

Sayangnya, praktik pendidikan tinggi sering kali masih berhenti pada mata kuliah kewirausahaan dan kompetisi proposal bisnis. Mahasiswa diajarkan membuat rencana usaha, tetapi belum cukup dilatih menghadapi konsumen, mengelola arus kas, membangun jejaring pemasaran, atau mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pasar. Akibatnya tidak sedikit usaha mahasiswa yang berhenti setelah program pendanaan atau kompetisi berakhir.

Karena itu, konsep entrepreneurial faculty perlu dipahami sebagai transformasi budaya, bukan penambahan kurikulum semata. Mahasiswa perlu dibiasakan menyelesaikan persoalan nyata industri dan masyarakat. Praktikum tidak cukup menghasilkan laporan akademik, tetapi harus menghasilkan solusi yang dapat digunakan pengguna. Tugas akhir tidak hanya mengejar nilai kelulusan, melainkan diarahkan menjadi produk, jasa, sistem, atau inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial. Teaching factory harus berfungsi sebagai unit produktif yang berinteraksi dengan pasar, bukan sekadar simulasi kegiatan bisnis di dalam kampus.

Keunggulan terbesar pendidikan vokasi sebenarnya adalah kompetensi teknis. Lulusan vokasi memiliki keahlian yang dapat langsung diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi. Kompetensi tersebut dapat menjadi modal utama untuk menciptakan usaha berbasis teknologi, layanan profesional, ekonomi kreatif, kesehatan, manufaktur, maupun digitalisasi UMKM.

Sebagai contoh, ketika jutaan UMKM masih menghadapi persoalan kualitas produk, pemasaran digital, sertifikasi, efisiensi operasional, hingga adopsi teknologi, lulusan vokasi sesungguhnya memiliki ruang yang sangat luas untuk hadir sebagai penyedia solusi. Peluang ini jauh lebih realistis dibanding membayangkan seluruh lulusan mendirikan startup teknologi bernilai miliaran rupiah.

Transformasi menuju entrepreneurial faculty juga harus dimulai dari dosen dan tata kelola institusi. Tidak mungkin kampus mengajarkan budaya inovasi apabila dosennya tidak terhubung dengan perkembangan industri. Dosen perlu aktif dalam proyek terapan, hilirisasi inovasi, konsultansi, maupun kemitraan industri. Mahasiswa harus melihat contoh nyata bagaimana pengetahuan dapat diubah menjadi solusi yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Ke depan, ukuran keberhasilan pendidikan vokasi juga perlu diperluas. Selama ini indikator yang dominan adalah tingkat serapan kerja lulusan. Indikator tersebut tetap penting, tetapi sudah tidak memadai. Kampus perlu mulai mengukur berapa banyak lulusan yang membangun usaha berkelanjutan, berapa lapangan kerja yang berhasil diciptakan, berapa UMKM yang berhasil ditingkatkan produktivitasnya, serta seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

Indonesia sedang menuju bonus demografi, tetapi bonus tersebut tidak akan otomatis menjadi keuntungan ekonomi. Tanpa kemampuan menciptakan peluang baru, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi tekanan pasar kerja. Oleh karena itu, pendidikan vokasi perlu bergerak melampaui paradigma “siap kerja” menuju paradigma “siap menciptakan kerja”.

Pada akhirnya, keberhasilan vokasi bukan hanya diukur dari seberapa cepat lulusannya diterima bekerja, melainkan dari seberapa banyak lulusan yang mampu menjadi penggerak ekonomi, membuka kesempatan bagi orang lain, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Ketika hal itu terjadi, vokasi tidak lagi sekadar menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan pencipta nilai dan pencipta masa depan.