Sepeda Gubernur untuk Kampanye Hemat Energi Dipelintir Jadi Isu Politik, Pasbata: Publik Jangan Terjebak Narasi Negatif

SOLO – Ketua DPD Pasbata Jawa Tengah, Danang HS, menilai narasi yang berkembang di publik terkait aksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menggunakan sepeda untuk kampanye hemat energi cenderung dipelintir dan diarahkan menjadi sentimen negatif.

Menurutnya, kegiatan sederhana yang membawa pesan hidup sehat dan ramah lingkungan justru digeser ke ranah politik, bahkan dikaitkan dengan isu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Aneh, sepeda untuk kampanye hemat energi malah digeser-geser ke ranah politik. Padahal itu pesan hidup sehat, bukan bahan konflik. Setiap ada celah sekecil apa pun, langsung dipelintir, digoreng, dan diputar ulang di media sosial sampai jauh dari konteks aslinya,” kata Danang, Selasa (14/4/2026).

Ia mengimbau publik tidak terburu-buru menyimpulkan negatif terkait penggunaan sepeda tersebut. Danang menilai, aksi tersebut bisa saja merupakan bagian dari kampanye gaya hidup sehat, hemat energi, atau bahkan bentuk dukungan dari pihak tertentu.

“Ini bukan lagi soal sepeda, tapi soal bagaimana narasi bisa dibentuk: dari kegiatan sederhana jadi isu besar yang dipaksakan. Kadang yang viral bukan peristiwanya, tapi cara sebagian orang membingkainya agar terlihat kontroversial,” ujarnya.

Terkait isu LHKPN, Danang menegaskan bahwa pelaporan aset pejabat memiliki mekanisme dan periode tersendiri, sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Ia juga membuka kemungkinan bahwa sepeda tersebut baru diperoleh, merupakan bagian dari kerja sama promosi, atau sekadar pinjaman.

“Bisa jadi baru beli atau menjadi ambassador, jadi wajar kalau belum masuk laporan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Danang menyebut kepemimpinan Ahmad Luthfi bersama Taj Yasin Maimoen telah mencatat berbagai capaian di sejumlah sektor. Di antaranya penanganan bencana secara komprehensif, penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, hingga kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sejumlah program pro-rakyat juga terus digulirkan, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Spesialis Keliling (Speling), pendidikan gratis lewat sekolah kemitraan, beasiswa santri, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Rumah Rakyat.

Selain itu, keduanya dinilai memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui konsep collaborative government dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, investor, hingga mitra internasional guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

“Di tengah dinamika yang ada, program prioritas tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai sektor,” pungkasnya.