Gubernur Jateng Dukung OTT KPK di Sukoharjo, Ahmad Luthfi: Semua Sama di Hadapan Hukum
JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu karena seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Luthfi mengaku prihatin atas kasus yang menjerat kepala daerah tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih sangat bergantung pada integritas seorang pemimpin.
“Kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Menurut Luthfi, seluruh pejabat pemerintah harus menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Seluruh proses pemerintahan juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ia pun berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar senantiasa mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah.
“Ini kuncinya. Saya sangat prihatin dan sangat mendukung apa yang dilakukan KPK karena equality before the law, semua sama di muka hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Ahmad Luthfi memastikan proses hukum yang tengah berlangsung tidak akan menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, siap memberikan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Siapa pun pemimpinnya yang menghadapi persoalan hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup jalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk pelaksana tugas (Plt) sesuai ketentuan apabila proses hukumnya telah memenuhi persyaratan,” katanya.
Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Sejumlah pihak diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Berdasarkan informasi yang beredar, OTT tersebut diduga berkaitan dengan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan.
